Setelah Poros Ketiga Kandas; Kini Islam Moderat Vs Islam Keras

Setelah Poros Ketiga Kandas; Kini Islam Moderat Vs Islam Keras

BENAR yang dikatakan banyak para pengamat. Bahwa poros ketiga dalam pilpres 2019, hampir tidak mungkin terjadi. Banyak kalangan berpendapat, bahwa poros ketiga hanya sebatas isu untuk “mengukur peta lapangan” khususnya kekuatan Jokowi sebagai inkumben.

Isu poros ketiga, murni “drama politik” yang dilakukan Partai Demokrat guna mengukur ruang potensi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Poros ketiga cuma politik bunyi-bunyian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendongkrak elektabilitas Demokrat berikut lagi-lagi anaknya. “Ibarat kata tes pasar.”

Apa yang dilakukan Demokrat sebenarnya persis yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusulkan Cak Imin sebagai cawapres Jokowi. Bonusnya tak lain mendongkrak perolehan suara PKB. Tapi masih mending PKB, karena berada sebagai partai pendukung pemerintah, sementara Demokrat tidak jelas, kadang mendukung kadang oposan.

Hal lain sulitnya poros ketiga kandas, karena sejauh ini kandidat capres yang populer di kalangan parpol masih Jokowi dan Prabowo. Kandidat lain yang santer dipublikasikan seperti Gatot Nurmantyo justru kesulitan lantaran tak memiliki kendaraan politik.

Adalagi analisa yang menyebutkan bahwa isu poros ketiga yang dimobilisasi Demokrat, menyiratkan bahwa SBY hanya ingin mendulang logistik, untuk mempersiapkan AHY lima tahun ke depan. Entahlah, namanya juga analisa, bisa salah bisa juga benar.

Sudahlah, lupakan isu poros ketiga. Dinamika politik hari demi hari semakin membuka tabir, sebenarnya siapa yang bertarung pada pilpres 2019 mendatang. Saya berani katakan, ini adalah perseteruan Islam Moderat Vs Islam Keras. Bahkan dalam perjalanan politik sebelumnya, sempat terbaca skema merebut klaim kelompok Islam “anti Jokowi.” Hal ini pernah dilakukan Amin Rais ketika dirinya berdeklarasi sebagai capres mengatasnamakan “Koalisi Keummatan.”

Ini artinya apa, akrobat politik yang dilakukan oleh para tokoh pencari panggung, hanya ingin mencoba mendulang logistik “internasional.” Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa banyak negara-negara asing yang sangat berkepentingan dengan perseteruan Islam Moderat vs Islam Keras. Oleh sejumlah negara kapitalis, Islam Moderat (Tradisional, Red) bukanlah Islam yang sesuai “kebutuhan pasar.” Kebutuhan pasar disini adalah “kepentingan kapital”negara-negara tersebut. Otomatis yang dibutuhkan adalah Islam Keras, seperti skenario membumihanguskan negara-negara kawasan Timur Tengah. Hampir semua negara-negara di Timur Tengah yang berkonflik, selalu disulut dengan isu bernuansa sekte, aliran dan agama. Yang ujungnya tak lain, negara-negara kapitalis menguasai sumberdaya alam negara tersebut.

Semakin terang sudah petanya kan….apalagi setelah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) menggelar Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional pada 29 Juli 2018 lalu. Dari hasil pertemuan itu, setidaknya ada beberapa poin yang bisa diambil dan mungkin perlu perenungan kita bersama.

Seperti program dakwah khusus setidaknya ada tiga poin; pertama adalah gerakan Indonesia salat Subuh berjamaah, kedua gerakan anti pemurtadan dan ketiga adalah pemberantasan aliran sesat. Kalau poin pertama tidak ada masalah. Memang di dalam Islam diprioritaskan salat berjamaah dibandingkan sendirian di rumah, khususnya bagi laki-laki. Hanya saja yang menjadi kekhawatiran poin kedua dan ketiga, anti pemurtadan dan pemberantasan aliran sesat.

Yang menjadi masalah adalah, variabel apa yang dipakai bahwa pihak itu murtad dan mengajarkan aliran sesat. Bisa-bisa jika tidak sesuai dengan pandangan kelompok ini semuanya dikatakan murtad dan semuanya dikatakan sesat. Dua poin ini justru memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Jangankan agama lain, Islam saja sudah disebutkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi 73 golongan. Anda bisa bayangkan kan, jika perbedaan pendapat dalam agama ini dibuat menjadi seragam. Pastinya ada gontok-gontokan dulu.

Mazhab para Imam di Islam saja ada empat, dan mazhab-mazhab itu oleh umat Islam boleh diikuti mana yang hendak diikuti. Kita harus tahu, bahwa selama ini di Indonesia sedang ada gerakan yang mengatasnamakan Islam tapi mereka anti mazhab. Ya itulah Islam yang dalam dakwahnya gampang sekali mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang, bahkan ulama lain pun dikatakan begitu. “Logika sederhananya, masa ada pendakwah justru menghina-hina ulama. Apakah betul itu Islam,? Pertanyaan ini silahkan Anda yang menjawabnya.

Rekomendasi lainnya adalah dibentuknya Badan Pekerja yang bekerja selama enam bulan untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Umat Islam. Ini jangan-jangan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anti Pancasila untuk membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tandingan. Seperti Gubernur Jakarta tandingan kala itu.

Dalam rekomendasi tersebut, tidak ada satu kata pun yang menyebut Pancasila. Tetapi lebih pada “Pembukaan UUD 1945.” Padahal Pancasila adalah ideologi negara. Jika memang perdebatan UUD kita sudah keluar dari khittah, karena lebih kental unsur kapitalisme-nya, pertanyaannya kemudian siapa Ketua MPR waktu itu ketika UUD 1945 diamandemen, jawabannya ya Amin Rais. Jadi jangan sampai mengatasnamakan Islam, tetapi justru menggolkan kepentingan kelompok-kelompok kapitalis.

Dan terakhir rekomendasi yang paling penting dan strategis, adalah soal calon pemimpin nasional. GNPF-Ulama mendorong paket capres-cawapres Prabowo-Salim Segaf atau Prabowo-Abdul Somad alias ustad Somad.

Kita tahu siapa calon pemimpin yang didukung ulama moderat, dan siapa calon pemimpin didukung ulama keras. Silahkan Anda renungkan.

Penulis: Abdul Gani, Penggiat Kajian Politik-Demokrasi, Jakarta

kabar9
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *